Menggagas Revolusi Kedelai, Tanggapan untuk Dahlan Iskan (Thinking about Soybean Revolution, A reply to Dahlan Iskan)



Oleh: MT Felix Sitorus[1]

Manufacturing Hope Dahlan Iskan, Menteri BUMN, perihal swasembada kedelai penting ditanggapi.   Pak Menteri melihat potensi swasembada kedelai  pada pupuk temuan Tjandramukti/Widjaya di Grobogan.  Pupuk tersebut dapat mempertebal daun kedelai untuk  meningkatkan fotosintesis  dan memperpendek ruas batang untuk mempercepat transportasi nutrisi, sehingga produktivitas kedelai  dapat mencapai  3.4 ton/ha (Manufacturing Hope No. 111, JP 14/1/2014 dan No. 120, JP 24/3/2014).

Tuliasan Pak Dahlan memicu pertanyaan radikal di benak saya.  Untuk mencapai swasembada,  mungkinkah kita menggalakkan pertanian kedelai model Grobogan secara nasional?  Pertanyaan ini mengarah pada  gagasan  revolusi kedelai.

Pelajaran Padi dan Jagung

Jauh mendahului kedelai, pertanian padi dan jagung Indonesia sudah mengalami  revolusi.  Revolusi padi, terkenal sebagai  Revolusi Hijau, digalakkan  tahun 1970-an dan menghantar Indonesia pada swasembada beras tahun 1984. 

Inti revolusi padi  adalah perubahan radikal pola usahatani secara  massal/nasional  yaitu penerapan teknologi benih unggul (produksi tinggi),  yang didukung dengan irigasi teknis, pupuk, dan pestisida.  Perubahan tersebut  diorganisasikan  sebagai suatu gerakan  nasional.

Di tingkat desa organisasi revolusi  melibatkan ujung tombak Kelompok Tani (petani pelaku), Koperasi Unit Desa (penyedia saprotan), dan Penyuluh Pertanian Lapangan (pembimbing teknologi).  Ketiga lembaga tersebut digerakkan birokrasi pemerintah mulai dari tingkat desa sampai pusat (Presiden) yang dikenal sebagai organisasi Bimbingan Massal (Bimas). 

Hasilnya, tahun 1984 Indonesia mencapai swasembada beras pada angka produksi 25.8 juta ton (144 kg/kapita).  Angka ini  dua kali lipat lebih jika dibanding angka produksi tahun 1969 (12.2 juta ton).  Indonesia membalik status dari negara pengimpor menjadi pengekspor beras.

Berbeda dari revolusi padi,  revolusi jagung adalah  “revolusi bisu” (silent revolution). Mobilisasi sumberdaya dan gaungnya  tidak  sedahsyat revolusi padi. Penggerak utamanya adalah perusahaan swasta yang memasarkan inovasi benih unggul jagung hibrida secara luas.

Namun jika diukur dari  angka produktivitas tahun 1970-2013, revolusi jagung lebih dahsyat dibanding revolusi padi.    Produktivitas jagung mengalami lompatan empat kali lipat (399%) dari 0.96 ton/ha (1970) menjadi 4.8 ton/ha (2013). Sedangkan produktivitas padi hanya melompat 115% dari 2.37 ton/ha menjadi 5.1 ton/ha. 

Kunci revolusi jagung  adalah  penerapan secara luas benih unggul jagung hibrida oleh petani, didukung pupuk dan pestisida,  sejak 1980-an.  Produktivitas riil jagung hibrida mencapai rata-rata 6.5 ton pipil kering/ha, jauh di atas rata-rata  produktivitas jagung komposit  ( 2.5 ton pk/ha). Luas tanam jagung hibrida di Indonesia kini  mencapai  55% dari luas tanam nasional.

Jadi, kunci keberhasilan  revolusi padi dan  jagung adalah penerapan secara luas  dan terorganisir inovasi benih unggul, yang didukung dengan aplikasi pengairan, pupuk dan pestisida secara tepat waktu dan jumlah.   Revolusi padi digerakkan oleh  organisasi pemerintah, sedangkan revolusi jagung oleh perusahaan swasta.

Giliran Kedelai

Tanpa  sentuhan revolusi, usahatani  kedelai di Indonesia menjadi periferal.   Produktivitas kedelai memang meningkat  sebesar 95% dari 0.7 ton/ha (1970) menjadi 1.4 ton/ha (2013).   Tetapi luas panen merosot dari 694,732 ha menjadi 571,564 ha, pertanda minat petani  semakin rendah.    Alasannya rugi karena  produktivitas rendah, biaya usahatani tinggi, dan  harga jual kalah dari kedelai impor.  

Tapi mana yang benar, impor kedelai tinggi karena produksi domestik rendah, atau sebaliknya produksi domestik merosot karena  kalah dari impor?   Jawabannya pragmatis, impor menjadi benar karena murah dan bermutu.  

Jadi daripada sibuk berpolemik, lebih baik memikirkan bagaimana  memproduksi kedelai bermutu secara massal dan murah.  Di sinilah letak relevansi gagasan revolusi kedelai.  

Revolusi kedelai, jika digalakkan dan momentumnya memang sekarang,  bukanlah keniscayaan. Unsur-unsur pendukungnya sudah tersedia, tinggal bagaimana mengorganisirnya.

Pertama, unsur benih unggul sudah tersedia, hasil riset panjang dan mendalam dari berbagai lembaga riset.  Deptan telah melepas 8 varietas unggul  kedelai dengan produktivitas di atas 3.0 ton/ha, tiga teratas berturut-turut  Kipas Merah Bireun (3.5 ton), Detam 1 (3.45 ton), dan Grobogan (4.4 ton), ditambah 11 varietas dengan produktivitas  2.0-3.0 ton/ha.  Rilis terbaru (2013) adalah kedelai varietas super genjah (67 hari) Gamasugen  dengan produktivitas 2.5 ton/ha yang dihasilkan Batan melalui teknik radiasi. 

Kedua, unsur pupuk sudah ditemukan Tjandramukti/Widjaya dari Grobogan, yaitu pupuk “pemanen fotosintensis”  berbasis kotoran sapi.   Misalkan aplikasi teknologi ini secara massal (nasional) menghasilkan  rata-rata   3.0 ton/ha.  Berarti untuk mencapai swasembada kedelai (10.2 kg/kapita)  tahun 2014 serta surplus (500.000 ton) cukup disediakan lahan  1.0 juta ha.

Ketiga, unsur lahan yang sesuai untuk kedelai sudah diidentifikasi  Deptan.  Luasnya 1.0 juta ha, mayoritas persawahan, sehingga perlu pengaturan pergiliran tanaman.

Keempat, khusus unsur penggerak revolusi, harus menunjuk pada Kementerian BUMN.  Bukan karena Pak Dahlan begitu bersemangat dengan kedelai,  tetapi karena kementerian ini memiliki semua kekuatan  modal, teknologi, dan organisasi yang dibutuhkan untuk menggerakkan revolusi kedelai.  Unsur inilah yang alpa selama ini.

Kekuatan BUMN itu sudah dimanifestasikan dalam konsorsium Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) sejak 2011.  Tinggal kemauan politik untuk menugaskan konsorsium GP3K  (PT PIHC, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Bulog, PT Inhutani) sebagai penggerak revolusi kedelai.  PT Perkebunan Nusantara bisa pula ditambahkan sebagai peternak sapi untuk produksi pupuk. 

Untuk pembagian kerja, PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani  dapat memproduksi benih unggul, dengan memilih varietas-varietas yang telah dirilis Deptan.

Pupuk pemanen fotosintesis, bekerjasama dengan  Tjandramukti/Widjaya dapat diproduksi PT PIHC (grup pupuk).  Kotoran sapi untuk bahan baku dapat dihasilkan  PTPN dari  peternakan sapinya.  Berdasar rumus penemunya, untuk 1.0 juta ha kedelai, diperlukan 50.000 ekor sapi sebagai sumber bahan baku pupuk. 

Areal kedelai 1.0 juta ha dapat dicapai melalui koordinasi dengan Deptan.  Sebagian dapat disediakan oleh PT Inhutani dan PTPN.  Dengan hitung-hitungan usahatani kedelai model Tjandramukti/Widjaya, petani akan berebut menjadi pasukan revolusi.

Kedaulatan kedelai adalah harga mati.  Manufacturing hope has to  become true.  Setelah Deptan menjadi penggerak revolusi padi, swasta menjadi penggerak utama revolusi jagung, kini saatnya BUMN menuliskan sejarahnya sebagai penggerak revolusi kedelai. (*)

Dimuat dalamlembar Opini Harian Jawa Pos, 25 Maret 2014, hlm 4

---

[1] Dr. MT Felix Sitorus adalah praktisi agribisnis dan peneliti sosionomi pertanian.

Pembangunan Pertanian Pangan Bervisi 2025 (Food Agriculture Development by Vision 2025)

MT Felix Sitorus

Program 100 hari pemerintah harus ditempatkan dalam program jangka panjang, 15 tahun ke depan sampai 2025, bukan jangka pendek, 1 sampai 5 tahun ke depan. Demikian pula halnya dengan program 100 hari Menteri Pertanian Suswono, yaitu audit luas baku lahan pertanian, peningkatan luas penguasaan lahan, dan peningkatan nilai tambah komoditas pertanian (Suara Pembaruan, 23/10/2009).

Bicara 15 tahun ke depan, berarti bicara tantangan pertanian tahun 2025, yaitu pelipatgandaan produksi pangan. Peningkatan produksi pangan terbesar dibutuhkan, terutama oleh Asia, yang dihuni 61 persen penduduk dunia. Cara terbaik adalah meningkatkan produksi domestik, karena impor terlalu mahal. Dalam konteks ini, kepemimpinan Deptan untuk merancang dan melaksanakan pembangunan pertanian pangan bervisi 2025 mutlak diperlukan.

Menurut perkiraan moderat, untuk mencukupi permintaan pangan dunia pada 2025 perlu ditingkatkan produksi pangan sedikitnya 2 persen per tahun. Jelas, ini bukan target mudah, mengingat hadirnya empat kendala besar. Pertama, kelangkaan sumber daya air. Resultan pertumbuhan penduduk, produksi pangan, perkembangan industri, dan perubahan iklim akan menyebabkan sekitar 60 persen penduduk dunia mengalami kelangkaan air pada 2025. Kedua, keterbatasan lahan pertanian. Dalam 15 tahun ke depan, luas lahan pertanian menjadi terbatas, karena peningkatan konversi ke nonpertanian. Ketiga, keterbatasan sumber daya tak terbarukan. Memasuki 2025, peningkatan produksi pangan melalui pertanian berbasis pupuk mineral akan terkendala oleh keterbatasan pupuk, menipisnya stok sumber daya tak terbarukan yang menjadi bahan baku. Keempat, perubahan iklim global. Pemanasan global menyebabkan instabilitas dan ekstrimitas iklim. Suhu udara meningkat, sehingga kelembaban dan dinamika atmosfer berubah.

Dengan empat kendala besar tersebut jelas pembangunan pertanian pangan dalam 15 tahun ke depan tidak boleh dijalankan secara business as usual. Tak terkecuali di Indonesia yang harus memberi makan 273 juta penduduk pada 2025. Penduduk sebanyak itu memerlukan 38 juta ton beras atau sekitar 72 juta ton padi. Untuk itu, Indonesia harus mengamankan minimal luas panen padi 12 juta hektare dengan rerata produktivitas 6 ton/ha, sehingga akan dihasilkan padi 72 juta ton. Itulah visi 2025 pembangunan pertanian pangan.


Tiga Pendekatan

Visi 2025 tidak akan tercapai jika pembangunan pertanian pangan tidak antisipatif terhadap keempat kendala besar tadi. Hasil penelitian menunjukkan pelandaian peningkatan produktivitas pertanaman padi sejak 1990-an. Terkait perubahan iklim global, kekeringan akibat kemarau panjang yang dibawa El Nino pada 1997, telah menggagalkan produksi padi dalam skala sangat besar (426.000 ha). Oleh karena itu, dalam konteks kehadiran empat kendala besar tersebut harus ada satu strategi besar peningkatan produksi pangan. Untuk itu, tiga pendekatan yang tetap relevan ditempuh. Pertama, peningkatan luas panen melalui inovasi varietas benih unggul berumur pendek yang ramah lingkungan dan teknologi budi daya yang memungkinkan peningkatan intensitas pertanaman. Kedua, peningkatan hasil panen per hektare melalui intensifikasi produksi. Pendekatan ini sangat relevan, karena peningkatan hasil per unit lahan, khususnya peningkatan hasil biologis, akan menurunkan tekanan pada lingkungan yang rapuh. Ketiga, peningkatan ketersediaan lahan pertanian baru, terutama di lahan kering. Gagasan menteri pertanian tentang audit lahan dan reforma agraria relevan diterapkan di sini. Tapi, harus diingat, dalam 15 tahun ke depan perluasan sawah akan terkendala oleh ketersediaan air, sehingga biaya ekonomi dan ekologisnya akan terlalu mahal. Karena itu peluang yang layak dimanfaatkan adalah pengembangan potensi lahan kering.

Ketiga pendekatan itu memiliki satu inti, yaitu benih varietas unggul. Untuk meningkatkan luas panen per tahun diperlukan benih varietas umur pendek. Untuk meningkatkan hasil per hektare diperlukan benih varietas produksi tinggi. Untuk ekspansi ke lahan kering diperlukan benih varietas hemat air dan hara.

Masyarakat Eropa sudah menangkap inti tersebut, sehingga riset bioteknologi dan genomik tetumbuhan diarahkan pada penciptaan generasi baru tanaman pangan yang memiliki potensi produksi tinggi sekaligus ramah lingkungan. Belajar dari Masyarakat Eropa, Deptan semestinya memulai pembangunan pertanian pangan bervisi 2025 dengan memacu program riset pemuliaan dan pengembangan benih tanaman pangan generasi baru. Benih tanaman pangan varietas unggul bervisi 2025 adalah yang memiliki sedikitnya tiga ciri unggul. Pertama, keunggulan biologis berupa potensi produktivitas tinggi, kandungan nutrisi tinggi, dan rasa enak. Kedua, keunggulan ekologis, yaitu ramah lingkungan khususnya tahan kekeringan (hemat air), tahan hama/penyakit (hemat pestisida), hemat pupuk, tahan rendaman, dan tahan salinisasi. Ketiga, keunggulan ekonomi berupa nilai-jual dan nilai-pasar.

Tinggal satu pertanyaan krusial. Di bawah Menteri Pertanian Suswanto, apakah program 100 hari, satu tahun, dan lima tahun pembangunan pertanian kita akan ditempatkan dalam kerangka visi 2025? Jika tidak, krisis pangan besar menunggu kita 15 tahun lagi.


Dimuat dalam Suara Pembaruan 24 November 2009

Ironi Ketahanan Pangan Kita (Our Ironical Food Security)

Oleh MT Felix Sitorus

Ketahanan pangan ternyata paling lemah pada komunitas petani produsen pangan itu sendiri. Artinya, menjadi petani pangan sama artinya dengan menjadi rentan atau bahkan rawan pangan.

Ironi ini sudah dilaporkan peneliti Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Balitbang Deptan tahun lalu (Saliem dan Ariningsih, 2008), tapi tidak mendapat respon yang memadai dari pemerintah. Ke depan, jika tak diatasi secara memadai, ironi ini dapat menjadi bumerang bagi ketahanan pangan itu sendiri.

Fakta Ironis

Ironi tersebut, sebagaimana dilaporkan, terungkap dari analisis data Susenas 2005. Ternyata jumlah rumahtangga tahan pangan di pedesaan jauh lebih rendah (22%) dibanding di perkotaan (48%).

Kategori yang dominan di pedesaan adalah rumahtangga rentan pangan (57%) yang proporsinya jauh lebih kecil (26%) di perkotaan.

Proporsi rumahtangga rawan pangan di pedesaan (13%) juga lebih tinggi dibanding di perkotaan (7%).

Terungkap pula bahwa total rumahtangga rentan dan rawan pangan menjadi kelompok dominan pada lapisan pendapatan rendah/miskin (76%) dan sedang ( 51%).
Ironisnya, proporsi rentan pangan ternyata dominan (61%) pada rumahtangga pertanian. Pada rumahtangga non-pertanian proporsinya tidak dominan (33%).
Proporsi rawan pangan juga lebih tinggi pada rumahtangga pertanian (14%) dibanding pada rumahtangga perkotaan (8%).Proporsi rumahtangga pertanian tahan pangan hanya 18%, sementara pada rumahtangga non-pertanian mencapai 43%.

Angka-angka ini secara gamblang menggambarkan ironi ketahanan pangan kita. Mayoritas produsen pangan, yaitu rumahtangga pertanian di pedesaan, ternyata adalah kelompok rentan dan rawan pangan. Atau, dengan kata lain, paling lemah ketahanan pangannya.

Faktor Kemiskinan

Ironi ketahanan pangan itu berpangkal pada kemiskinan, atau pendapatan rendah yang berakibat daya beli lemah. Indikasinya adalah pola pengeluaran rumahtangga yang didominasi pos pangan (di atas 70%) yaitu 72% pada kelompok rentan pangan dan 71% pada kelompok rawan pangan.

Secara konsisten pengeluaran untuk beras tergolong rendah pada rumahtangga rentan pangan (23%) dan rawan pangan (22%) di pedesaan. Karena itu tingkat konsumsi beras per kapita juga rendah pada rumahtangga rentan (123 kg/th) dan rawan pangan (73 kg/th).

Yang menarik pengeluaran untuk mie/terigu ternyata mulai signifikan pada rumahtangga rentan (2.2%) dan rawan pangan (1.9%). Karena itu tingkat konsumsi per kapita atas mie/terigu juga tergolong signifikan pada rumahtangga rentan (5.7 kg/th) dan rawan pangan (2.9 kg/th).

Selain itu, pada rumahtangga rawan pangan, pangsa pengeluaran untuk makanan jadi ternyata relatif tinggi, secara absolut (Rp 13.800/kap/bln) dan persentase (12%).
Berarti pangsa pengeluaran rumahtangga miskin pedesaan untuk konsumsi makanan non-domestik cenderung meningkat. Untuk rumahtangga rawan pangan misalnya, total pangsa pengeluaran untuk mie/terigu dan makanan jadi mencapai 13.9%.

Peningkatan konsumsi makanan non-domestik itu khas cara bertahan pada rumahtangga miskin. Membeli makanan jadi/setengah-jadi bisa lebih murah dibanding memasak atau memproduksi sendiri. Jadi ini bukan sekadar gejala ”urbanisasi pola makan”.

Ketahanan pangan yang rendah mengakibatkan konsumsi energi dan protein di bawah standar minimum 80%. Pada rumahtangga rawan pangan, konsumsi energi jauh di bawah standar 2100 Kkal/kap/hari yaitu hanya 1399 (67%) Kkal/kap/hari. Ini akibat konsumsi karbohidrat, terutama beras, yang rendah. Konsumsi protein juga di bawah patokan 48 gram/kap/hari yaitu hanya 38 (79%) gram/kap/hari.

Dengan konsumsi energi serendah itu, dipastikan daya tahan dan produktivitas kerja anggota rumahtangga rawan pangan sangat rendah. Jadi, jangan berharap mereka bisa mencapai ketahanan pangan tinggi dengan kemampuan sendiri. Fasilitasi dari pemerintah mutlak diperlukan, lebih dari sekadar BLT senilai ”traktiran makan siang”.

Diverfikasi Usahatani

Program yang terus-menerus digalakkan untuk meningkatkan ketahanan pangan rumahtangga pedesaan adalah diversifikasi pangan. Sekarang program ini bahkan disokong dengan Perpres No. 22 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Tetapi, sejauh ini, program tersebut belum menunjukkan hasil. Penyebab utama adalah kegagalan diversifikasi usahatani pangan yang menjadi basisnya. Usahatani pangan kita bersifat monokultur dengan fokus utama padi. Budaya produksi ”monokultur” ini lalu memapankan budaya konsumsi ”monomenu”.

Selama ini, diversifikasi dilakukan dengan pendekatan horisontal, yaitu penganeka-ragaman jenis tanaman di lahan usaha. Pola ini ternyata kurang memberi nilai tambah ekonomi, sehingga akhirnya jatuh menjadi strategi minimalisasi resiko gagal panen bagi petani gurem.

Diversifikasi usahatani dapat menjadi jalan keluar dari ironi ketahanan pangan kita. Ia dapat meningkatkan ketahanan pangan asal dilakukan secara terpadu horisontal-vertikal.

Pendekatan terpadu ini sudah dirintis dalam bentuk agribisnis pangan padi, secara kemitraan antara Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan sejumlah perusahaan BUMN agrobisnis. Hasilnya, antara lain, produktivitas lahan dapat ditingkatkan dari 5 menjadi 8 ton/ha.

Untuk dapat menjamin ketahanan pangan, kemitraan BUMP-BUMN itu idealnya mewujudkan agribisnis pangan terpadu skala 1000 ha per unit. Lahan seluas itu diperkirakan dapat menghasilkan gabah kering panen 15,2 juta ton.

Sebagai agribisnis terpadu usaha itu tidak hanya akan menghasilkan gabah/beras, tetapi juga jenis pangan lain seperti jagung dan kedelai. Selain itu ia juga menghasilkan beragam jenis pakan yang dapat mendukung peternakan ruminansia dan unggas di hilirnya.

Secara vertikal, agribisnis itu juga dapat menghasilkan pangan olahan, misalnya mie beras, makanan bayi, nasi instan, tepung beras, dan minyak beras. Di luar itu dapat pula diproduksi energi biomas, pupuk organik, dan bahan bangunan.

Intinya, agribisnis terpadu skala besar tersebut akan bermanfaat ganda. Pertama, ia meningkatkan jumlah dan jenis ketersediaan pangan. Pangan yang dihasilkan tidak hanya biji-bijian, tetapi juga daging, susu, telur, dan ikan.

Kedua, pengembangan diversifikasi vertikal membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatan bagi petani dan buruhtani. Jika pendapatan meningkat, maka akses terhadap aneka pangan meningkat, sehingga ketahanan pangan juga meningkat.

Tentu semua itu memerlukan investasi besar. Tapi, mengingat ketahanan pangan adalah salah satu dimensi ketahanan nasional, maka investasi ketahanan pangan adalah keniscayaan.***

Artikel ini adalah Arsip Pribadi

Benih Bersertifikat Basis Swasembada Beras (Certified Seeds as the Base of Rice Self-sufficient)

MT Felix Sitorus

Perjuangan swasembada beras (pangan) nasional dimulai sejak Indonesia merdeka. Tapi, swasembada baru tercapai pada 1984 atau 39 tahun kemudian. Sempat bertahan sekitar lima tahun, sejak 1990 kita jadi pengimpor beras lagi. Baru 2008, swasembada beras tercapai lagi.

Mengapa swasembada beras kita tidak berkelanjutan? Di mana titik lemah dan bagaimana jalan keluarnya? Sejarah perjuangan swasembada beras berawal dari program penyuluhan peningkatan produksi padi oleh Balai Pendidikan Masyarakat Desa pada 1945-1959. Tapi, program ini gagal. Akibatnya, impor beras meningkat sampai 800.000 ton pada 1959.

Selanjutnya, pada 1959-1963, di bawah Komando Operasi Gerakan Makmur, digalakkan Padi Sentra, gerakan massal peningkatan produksi padi melalui peningkatan sarana pertanian dan sarana produksi. Sayang, gerakan ini hanya menguntungkan petani besar.
Tahun 1963-1970, berdasarkan hasil riset aksi, diterapkan program Panca Usaha Tani Lengkap (benih unggul, pupuk, irigasi, pengolahan lahan, proteksi tanaman) sebagai gerakan massal yang terkoordinasi dari pusat sampai daerah. Program yang memperkenalkan padi unggul PB-5 dan PB-8 meningkatkan produktivitas dari 2,5 menjadi 3,5 ton/ha.

Dalam periode "revolusi hijau", 1971-1980, peranan varietas unggul diprogram secara kontinu. Untuk mendukung penciptaan, perbanyakan, dan pendistribusian benih padi unggul bermutu, dibangun empat institusi perbenihan yang membentuk sistem perbenihan nasional, yaitu BBN, LP3 Sukamandi, Dinas Pengawasan dan Sertifikasi Benih, dan Perum Sang Hyang Seri.

Sejak 1981 sampai sekarang adalah periode peralihan basis peningkatan produksi dari technology driven ke policy driven. Pada awal periode ini, program intensifikasi massal dijalankan dengan disiplin militeristik, dengan inti penerapan paket teknologi Panca Usaha Tani. Hasilnya, swasembada beras tercapai pada 1984. Tapi, setelah sukses meraih swasembada, disiplin intensifikasi melemah pada tahun-tahun selanjutnya. Akibatnya, swasembada beras hilang tahun 1990. Indonesia kembali jadi importir beras, pernah sampai 4.7 juta ton (1999), tertinggi sepanjang sejarah.

Swasembada baru tercapai lagi pada 2008 melalui Program Peningkatan Produksi Beras. Program ini berhasil, karena dua faktor kunci: peningkatan bantuan benih unggul (subsidi/gratis) dan peningkatan pembelian gabah dengan harga tinggi oleh Bulog.

Kebijakan Insentif

Sejak 1980-an sampai sekarang, upaya peningkatan produksi lebih banyak mengandalkan kebijakan insentif bagi petani, antara lain, kredit murah, subsidi sarana produksi, dan penetapan harga panen atau jaminan pasar. Pendekatan ini memang berhasil pada 2008, tapi tidak mendasar dan sangat rapuh, karena bergantung pada kekuatan dana pemerintah.

Sementara itu, pengembangan teknologi benih sebagai inti usaha tani, berjalan sangat lambat. Sampai sekarang, teknologi benih masih mengandalkan temuan varietas unggul legendaries, yaitu Ciherang, Cisadane, dan IR 64. Inilah titik lemah perjuangan swasembada beras akibat kebijakan yang keliru tadi.

Memang, dalam tiga tahun terakhir sudah mulai ditemukan dan diperkenalkan jenis padi hibrida yang hasilnya bisa lipat ganda. Tapi, ketiga varietas legendaris itu belum tergantikan, dalam hal harga benih murah, produktivitas tinggi, dan penerimaan yang luas.

Hasil riset World Bank menyimpulkan, benih varietas unggul bersertifikat penyumbang tunggal terbesar (16%) terhadap peningkatan produksi padi nasional, jauh di atas irigasi (5%) dan pupuk (4%). Sementara interaksi antara varietas unggul, irigasi, dan pupuk menyumbang 75 persen.

Data 1970-an sampai 2000-an menunjukkan persebaran adopsi benih bersertifikat berbanding lurus dengan peningkatan produksi padi nasional. Ini mengindikasikan peran adopsi teknologi benih padi unggul atau varietas produksi tinggi (VPT) sebagai determinan peningkatan produksi.

Dengan tingkat penggunaan sarana produksi (pupuk, obat-obatan) yang relatif sama di atas lahan yang sama, faktor determinan tersebut adalah varietas PB-36 (1970-an), Cisadane (1980-an), IR-64 (1990-an), dan Ciherang (2000-an). Ketiga varietas tersebut terakhir masih bertahan sampai sekarang, karena diadopsi secara bergiliran.
Suatu hasil studi (2004) juga menyimpulkan, mayoritas produksi padi nasional (69%) disumbang oleh penggunaan benih varietas produksi tinggi dan sisanya oleh varietas produksi sedang (16%), dan rendah (15%). Padahal, penggunaan benih varietas produksi tinggi "bersertifikat" secara nasional baru mencakup 47% dari kebutuhan benih padi nasional.

Tidak terbantahkan lagi, benih unggul bersertifikat padi adalah determinan pokok peningkatan produksi padi. Karena itu, dapat dikatakan, swasembada beras hanya mungkin dicapai di atas basis ketersediaan benih unggul bersertifikat.

Bicara mengenai peranan benih padi unggul bersertifikat, sama artinya bicara peranan PT Sang Hyang Seri (SHS), satu-satunya BUMN perbenihan. Data 1970-an sampai 2000-an menunjukkan peningkatan jumlah benih padi bersertifikat yang disebarkan SHS berbanding lurus dengan peningkatan produksi padi nasional. Benih unggul bersertifikat produksi SHS mengisi 61% dari pangsa penggunaan benih bersertifikat secara nasional, atau 28% dari total kebutuhan benih nasional (292.500 ton).
Fakta ini membuktikan, peran signifikan benih unggul bersertifikat dalam pencapaian swasembada beras nasional tahun 1984 dan 2008.

Kemampuan industri benih padi di Indonesia untuk memenuhi total kebutuhan benih nasional baru mencapai 47%. Artinya, lebih dari setengah kebutuhan benih padi nasional (53%) dipenuhi oleh benih nonsertifikat bermutu rendah yang dihasilkan petani dan penangkar lokal. Agar swasembada beras meningkat, atau sekurangnya bertahan, mayoritas dari pangsa 53% itu harus diisi oleh produk benih bersertifikat. Untuk itu, pemerintah disarankan menerapkan strategi perubahan bertahap dalam adopsi benih padi. Target akhir perubahan tersebut adalah adopsi benih padi hibrida secara luas.

Tetapi, untuk sampai pada target tersebut, proses yang dilalui harus berjenjang. Mustahil petani padi tradisional yang terbiasa menggunakan benih inbrida nonsertifikat varietas produksi rendah (VPR) langsung bisa menanam benih inbrida/hibrida bersertifikat varietas produksi tinggi. Lompatan ekstrem budaya tanam seperti itu pasti berakhir dengan kegagalan usaha tani.
Proses perubahan itu harus dilakukan secara bertahap, hingga petani mencapai budaya tanam padi benih unggul inbrida bersertifikat VPT lebih dulu, sebelum akhirnya maju ke budaya tanam padi benih hibrida VPT.

Pemerintah disarankan meningkatkan fungsi SHS sebagai lokomotif perubahan tersebut. Selain menjadi produsen benih padi inbrida VPT terbesar di Indonesia, perusahaan ini juga sudah memproduksi benih padi hibrida dengan potensi produktivitas 14.5 ton/ha (SL-8 SHS). Fungsi lokomotif perubahan pada SHS bertujuan menjamin ketersedian benih padi unggul bersertifikat sebagai basis swasembada beras. Untuk itu, perlu kebijakan memperkuat BUMN tersebut sebagai leading sector pembangunan perbenihan nasional dan daerah. Hal itu dapat dilakukan dengan cara, pertama, menjamin lembaga riset publik untuk memasok inovasi varietas padi unggul baru ke SHS sebagai industri multiplikasi inovasi. Kedua, memberikan ruang pada SHS untuk merakit varietas padi inbrida dan hibrida secara sendiri atau pun bekerja sama dengan lembaga riset publik dan swasta dari dalam dan luar negeri.

Penulis adalah staf pengajar Fakultas Ekologi Manusia IPB
Dimuat dalam Suara Pembaruan 21/8/2009

Hutang Reforma Agraria SBY

Oleh: MT Felix Sitorus

Empat tahun lalu, di harian Suara Pembaruan saya menulis analisis pesimistik tentang kemauan dan kemampuan SBY menjalankan reforma agraria yang dijanjikan dalam kampanye 2004 (SP 18/1/2005). Pesimisme saya terbukti benar. Sampai masa jabatan mereka nyaris berakhir, dan bahkan hasil hitung-cepat pemilihan presiden dalam pemilihan 8 Juli 2009 lalu telah menampilkan SBY (dan wapres Boediono) sebagai pemenang, reforma agraria tak kunjung turun ke tanah.

Harus dikatakan, reforma agraria adalah salah satu hutang besar SBY yang tidak atau bahkan tidak akan dilunasi kepada mayoritas petani miskin pemilihnya. Mengapa hutang yang sudah tercatat dalam dokumen visi, misi, dan program mereka itu tidak dilunasi? Lalu apa pelajaran apa yang dapat dipetik presiden mendatang, yang niscaya adalah SBY, dari kasus tersebut?

Anti-reforma agraria

SBY tidak dapat melunasi hutang reforma agraria karena pemerintahannya bersekutu dengan kekuatan kapitalisme. Kaum kapitalis memiliki resistensi tinggi terhadap reforma agraria, karena program itu akan mengganggu kepentingan mereka.
Dari awal, gejala keterperangkapan itu sudah terbaca dari tampilnya tokoh-tokoh kapitalis dalam susunan menteri kabinet SBY. Mereka adalah kekuatan pertama yang akan menolak reforma agraria. Dengan kata lain, SBY sebenarnya telah membentuk kabinet anti-reforma agraria.

Indikasi anti-reforma agraria itu kemudian terbaca dari agenda 100 hari pemerintahan SBY. Reforma agraria tidak tercantum dalam agenda, berarti dianggap tidak penting atau tidak perlu.

Baru pada Januari 2007, setelah separuh masa pemerintahan, presiden SBY mencanangkan reforma agraria. Ini cuma untuk meredam tuntutan reforma agraria yang semakin riuh. Mustahil bisa melakukan reforma agraria dalam dua tahun sisa waktu pemerintahan.

Memang janji Januari 2007 itu terkesan kongkrit. Tapi kalau ditelisik lebih dalam sebenarnya tak lebih dari sekadar kamuflase. Mengapa?

Waktu itu dijanjikan sekitar 9 juta ha lahan hutan rusak di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi akan dibagikan kepada petani gurem (60%) dan investor (40%). Membagikan tanah pada investor jelas bukan reforma agraria melainkan anti-reforma agraria alias pro-kapitalis.

Lalu petani gurem itu mayoritas berada di Jawa sehingga harus dipindahkan ke luar Jawa nantinya. Di sana mereka akan dibina menjadi petani wana-tani. Andaikan janji itu dipenuhi, bukankah itu cuma program transmigrasi berkedok reforma agraria.

Untuk realisasinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian ditunjuk sebagai penanggungjawab reforma agraria. Tapi justeru di sinilah letak ketakseriusan pemerintah. Secara historis dan struktural BPN dibentuk bukan untuk reforma agraria, melainkan untuk melayani kepentingan pembangunan ekonomi kapitalistik.

Idealnya, untuk menjalankan reforma agraria secara nasional, pemerintah membentuk institusi Otorita Reforma Agraria. Otorita inilah yang merencanakan dan melaksanakan program reforma agraria secara nasional.

Menunjuk BPN sebagai penanggungjawab sama saja artinya dengan menangkal reforma agraria itu sendiri. Terbukti, sudah hampir dua setengah tahun berlalu, reforma agraria tak kunjung turun ke tanah. BPN hanya sibuk merekayasa model-model penyatuan obyek (tanah) dan subyek agraria (tunakisma) di atas kertas.

Secara simultan, melalui moda “dengar pendapat”, BPN juga sibuk mendorong transformasi gerakan reforma agraria dari gerakan rakyat menjadi gerakan akademis. Hasilnya aktivis reforma agraria tergiring menjadi scholar dan tuntutan reforma agraria berubah menjadi wacana akademis.

Hutang janji reforma agraria dari kampanye 2004 itu akhirnya hanya dibayar dengan janji baru. Hutang kata dibayar dengan kata. Jika benar presiden baru adalah SBY nantinya, jangan-jangan jargon “lanjutkan” hanya melanjutkan reforma agraria di bibir saja nantinya.

Transformasi pertanian rakyat

Jangan menjanjikan reforma agraria dalam persekutuan dengan kapitalisme, karena hal itu sama artinya dengan menjilat ludah sendiri. Itulah pelajaran penting bagi para capres/wapres mendatang.

Dua rezim terakhir, pemerintahan Megawati Sukarnoputri dan pemerintahan SBY, terbukti tidak dapat memenuhi reforma agraria yang pernah dijanjikan. Resistensi kapitalisme di negara ini terlalu kuat, sehingga janji reforma agraria akan selalu menjadi hutang rezim.

Karena itu para capres/cawapres mendatang sebaiknya tidak menjanjikan reforma agraria, melainkan alternatif yang setara dengan itu, yakni sesuatu yang juga bertujuan meningkatkan pendapatan mayoritas petani miskin di pedesaan. Salah satunya adalah transformasi pertanian rakyat. Ini lebih rasional dan operasional dibanding reforma agraria.

Dengan transformasi pertanian rakyat dimaksudkan adalah perubahan statusnya dari obyek menjadi subyek utama ekonomi nasional. Ini mencakup perubahan karakter pertanian rakyat dari lemah menjadi kuat.

Perubahan yang dimaksud mencakup, pertama, perubahan karakter eksklusif menjadi inklusif. Dengan demikian pertanian rakyat mengalami penguatan dari sekadar pangsa pasar industri yang produknya tak bersambung (eksklusif) pada kebutuhan baku industri menjadi penyedia utama bahan baku (inklusif) industri nasional. Dengan kata lain pertanian rakyat menjadi basis perkembangan agroindustri nasional.

Kedua, perubahan dari atomistik ke integralistik. Dengan demikian pertanian rakyat berkembang menjadi agribisnis skala besar yang terpadu, inovatif dan tangguh, bukan lagi usaha-usaha gurem keluarga yang berserakan, terpecah-pecah, involutif dan lemah. Pola pertanian integralistik ini tidak menyingkirkan petani, tapi sebaliknya mengintegrasikan peran mereka sebagai jajaran petani profesional.

Transformasi pertanian rakyat tersebut tidak akan menimbulkan resistensi pada golongan kapitalis. Sebaliknya, karena bersambung pada kepentingannya, mereka justeru akan mendukung program itu. Rintisan “agribisnis sawah” oleh sejumlah perusahaan industri besar nasional tahun-tahun terakhir adalah pertanda positif.

Sudah pasti gagasan “transformasi pertanian rakyat” ini akan ditentang keras oleh pendukung gagasan “reforma agraria”. Perdebatan tidaklah tabu. Tetapi, kepada para capres/cawapres mendatang tetap harus diingatkan, kalau tak mungkin lepas dari kekuatan kapitalisme, jangan pernah menjanjikan reforma agraria.***

Artikel ini adalah dokumen pribadi.

Agar Reforma Agraria Turun ke Tanah

Oleh: MT Felix Sitorus

Saat Presiden SBY mencanangkan reforma agraria pada Januari 2007, terpikir apakah aspek sosiologis akan dipertimbangkan. Mengabaikan aspek ini berarti melumpuhkan reforma agraria.

Dan itulah yang terjadi. Institusi BPN, penanggungjawab reforma agraria, hanya sibuk merekayasa model-model penyatuan obyek (tanah) dan subyek agraria (tunakisma). Hasilnya, sudah hampir dua tahun berlalu, reforma agraria masih sekadar di bibir penguasa.

Sebenarnya BPN sudah merumuskan reforma agraria dengan baik sebagai reforma pertanahan plus akses. Tetapi, masalahnya, secara nasional belum tersedia peta struktur pertanahan dan akses yang hendak direforma itu.

Kalau struktur pertanahan dan akses, atau singkatnya struktur agraria, tak diketahui maka titik awal dan akhir reforma agraria juga tak jelas. Selama ini hanya dikatakan reforma agraria bertolak dari ketakadilan menuju keadilan. Tapi tak ada peta struktur ketakadilan/keadilan agraria yang dimaksud.

Mungkinkah reforma agraria turun ke tanah? Mungkin, asalkan BPN bersedia mengintegrasikan aspek sosiologis ke dalam rencana reforma agraria. Bagaimana caranya?

Selaraskan kepentingan

Masalah agraria pada intinya adalah masalah sosiologis. Ia adalah masalah struktural yaitu konflik kepentingan antara subyek pemerintah (negara), pengusaha (kapital), dan petani (komunitas) atas obyek agraria terutama tanah.

Karena itu langkah pertama dalam proses reforma agraria seyogyanya adalah pemetaan struktur agraria. Tujuannya untuk mengungkap struktur penguasaan dan pengusahaan tanah oleh pemerintah, pengusaha, dan petani berikut konflik-konflik kepentingan antar subyek tersebut.

Peta itu akan menunjukkan sumber-sumber agraria yang relevan diredistribusikan dan siapa yang layak menerimanya. Juga ditunjukkan hubungan-hubungan agraria yang harus ditata-ulang demi keadilan akses agraria. Inilah titik berangkat reforma agraria.

Berdasar peta itu dapat diproyeksikan sebuah peta baru struktur agraria yang (lebih) berkeadilan, dalam arti menjamin keselarasan beragam kepentingan subyek-subyek agraria. Peta ini sekaligus adalah rancangan tata guna sumber agraria nasional. Itulah titik akhir atau tujuan reforma agraria.

Dari studi-studi sosiologi agraria sudah diketahui struktur agraria Indonesia saat ini berpola kapitalis. Dalam pola ini kepentingan kapitalis, bergandengan dengan kepentingan pemerintah, mendominasi kepentingan petani. Itu sebabnya konflik agraria sekarang didominasi sengketa vertikal petani versus pengusaha/penguasa.

Jika struktur agraria kapitalistik itu dinilai tidak adil, lantas ke mana orientasi reforma agraria? Apakah ke pola kapitalis yang lebih berkeadilan, pola sosialis, atau pola populis? Jika merujuk pada UUPA 1960, yang masih berlaku sampai kini, jelas orientasinya pola populis yang mengutamakan petani gurem/tunakisma.

Tapi sebaiknya orientasi reforma agraria jangan kapitalis atau populis melainkan paduan keduanya. Dalam praktek, harmoni kapitalisme-populisme (kapipulisme) itu mengambil wujud agribisnis berbasis komunitas. Ini adalah suatu sinergi kekuatan pengusaha (kapitalis) dan petani (komunitas).

Alasannya, koeksistensi pemerintah, pengusaha, dan petani di bidang agraria adalah gejala sosiologis tak terbantahkan. Dominasi pengusaha (kapitalis) dalam struktur koeksistensi itu adalah keniscayaan. Kita hidup di dunia yang kapitalistik.

Karena itu tidak realistis jika reforma agraria didasari semangat anti-kapitalisme. Dasar yang relevan adalah semangat kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan petani. Reforma agraria yang kolaboratif itu akan menyelaraskan ragam kepentingan antar subyek agraria.

Utamakan bagi hasil

Jika peta struktur agraria nasional sudah ada, dari mana reforma sebaiknya dimulai? Idealnya prioritas reforma agraria adalah penataan kelembagaan bagi hasil pertanian (access reform). Ini lebih realistis ketimbang, seperti sekarang, langsung fokus ke redistribusi tanah (landreform).

Alasan sosiologisnya, redistribusi tanah kepada petani gurem/tunakisma khususnya di Jawa dikhawatirkan akan memerosotkan produksi pangan sehingga justru merugikan ekonomi nasional.

Penjelasannya, pertanian kita kini sedang bergerak dari taraf agribisnis berbasis sumberdaya ke taraf berbasis investasi yang lebih efisien dan efektif. Jika sebagian tanah pertanian dibagikan kepada petani gurem/tunakisma yang mayoritas berorientasi subsisten, maka ada resiko pertanian mundur kembali ke taraf berbasis sumberdaya. Akibatnya bisa fatal yaitu krisis pangan dan ekonomi pedesaan.

Itu juga alasan pokok untuk menganjurkan reforma agraria berorientasi kapipulisme. Inti kolaborasi pengusaha/pemerintah dan petani dalam reforma agraria itu adalah bagi hasil yang adil, sesuai sumbangan modal masing-masing. Dalam hal ini bukan hanya modal finansial yang diperhitungkan, tetapi juga modal sosial.

Resiko resistensi kapitalisme dan instansi sektoral pemerintah juga rendah dalam reforma agraria berorientasi kapipulisme. Soalnya reforma dipusatkan pada aspek hubungan pengusahaan, bukan pada alih hak milik. Selama ini resistensi semacam itulah kendala utama yang menahan reforma agraria di atas kertas.

Dua hal tadi yaitu penyelarasan kepentingan subyek-subyek agraria dan pengutamaan penataan kelembagaan bagi hasil pertanian, adalah aspek sosiologis yang terabaikan. BPN sebaiknya segera mengintegrasikan dua hal itu untuk membumikan perencanaannya, agar reforma benar-benar turun ke tanah.***

Tulisan ini Arsip Pribadi

Janji Rekonsiliasi dan Perubahan Agraria

Oleh MT Felix Sitorus

REKONSILIASI dan perubahan adalah dua janji utama pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) semasa kampanye. Setelah pasangan itu terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, saatnya menagih janji. Secara khusus berkenaan dengan isu agraria, janji itu mestinya dipenuhi dengan memasukkan kebijakan rekonsiliasi dan perubahan agraria dalam agenda 100 hari pemerintahan SBY-JK.

Yang dimaksud dengan rekonsiliasi dan perubahan agraria di sini tidak lain adalah reforma dan transformasi agraria. Rekonsiliasi adalah reforma, dan perubahan adalah transformasi. Jika rekonsiliasi diartikan proses menutup kesenjangan, rekonsiliasi (reforma) agraria adalah proses menutup kesenjangan struktural antar-/inter-subjek agraria (pemerintah, pengusaha, dan komunitas) dalam hal akses terhadap sumber-sumber agraria berikut manfaatnya.

Jika perubahan diartikan proses alih wujud, perubahan (transformasi) agraria adalah proses peralihan struktur agraria dari yang tak berkeadilan menjadi berkeadilan.

Janji

Dalam dokumen tentang visi, misi, dan program (Membangun Indonesia yang Aman, Adil, dan Sejahtera) yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umumu (KPU), pasangan SBY-JK mencantumkan dua kali janji reforma agraria. Mereka berjanji akan melaksanakan reforma agraria dalam rangka perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja (h 56) dan revitalisasi pertanian/pedesaan (h 69).

Penyebutan yang kedua tampaknya konkretisasi dari yang pertama, sehingga cukuplah jika memegang janji melaksanakan reforma agraria dalam rangka (sebagai landasan bagi) revitalisasi pertanian/pedesaan.

Esensi revitalisasi pertanian/pedesaan sebenarnya adalah pembangunan pertanian/pedesaan. Sebenarnya aneh juga mendengar istilah itu dimunculkan oleh SBY-JK. Masalahnya, dalam kaitan krisis ekonomi, yang perlu direvitalisasi sebenarnya adalah sektor industri/perkotaan yang collapse diterpa krisis.

Pada saat bersamaan, sektor pertanian/pedesaan sebenarnya justru survive, bahkan menjadi penyelamat bagi ekonomi nasional. Mungkin, untuk berpikir positif, penggunaan istilah revitalisasi pertanian/pedesaan itu dimaksudkan sebagai kemauan politik untuk menjadikan pertanian/pedesaan sebagai penghela utama ekonomi nasional.
Pada titik ini penting menegaskan perbedaan mendasar antara reforma agraria dan pembangunan pertanian/pedesaan. Reforma agraria selalu mendahului (dan karena itu menjadi landasan bagi) pembangunan pertanian/pedesaan. Reforma agraria adalah proses pembentukan struktur penguasaan (akses) sumber-sumber agraria (tanah dan non-tanah) yang berkeadilan.

Ia bersangkut-paut terutama dengan aspek-aspek penguasaan sumber hubungan kerja agraria. Sementara pembangunan pertanian/pedesaan adalah proses peningkatan produktivitas sumber-sumber agraria yang telah dikuasai secara berkeadilan itu. Ia bersangkut-paut terutama dengan aspek-aspek iptek, manajemen, dan pembiayaan dalam kegiatan sosial-ekonomi pertanian/pedesaan.

Dari pembedaan di atas, jelas bahwa reforma agraria berorientasi pada keadilan atau pemerataan, sementara pembangunan (revitalisasi) pertanian/pedesaan berorientasi pada produktivitas atau pertumbuhan. maka suatu rezim pemerintahan yang hanya melakukan pembangunan (revitalisasi) pertanian/ pedesaan tidak berhak mengklaim telah melakukan juga reforma agraria.

Itulah sebabnya, mengapa reforma agraria harus diikuti dengan pembangunan pertanian/pedesaan. Pengalaman di masa Pemerintahan Soeharto, pembangunan pertanian/pedesaan berlabel Revolusi Hijau tidak diawali dengan reforma agraria, sehingga yang terjadi kemudian adalah penajaman ketimpangan sosio-agraria di pedesaan.

Pola yang salah ini masih tetap diikuti sampai masa Pemerintahan Megawati, ketika pembangunan pertanian berlabel Pengembangan Agribisnis tetap tidak diawali dengan suatu langkah reforma agraria. Apakah mungkin Pemerintahan SBY-JK akan mengulangi kesalahan serupa?

Agenda 100 Hari

Pengalaman land-reform di paruh pertama 1960-an, dalam perkembangannya telah menimbulkan resistensi terhadap gagasan reforma agraria di pihak pemerintah termasuk organisasi bisnis milik negara (BUMN) dan pengusaha besar (pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan).

Resistensi itu tetap diwarisi Pemerintahan Megawati ditandai dengan tidak adanya langkah signifikan pelaksanaan TAP MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan PSDA. Jika ada langkah yang harus disebutkan, itulah rencana penggantian UUPA 1965 yang merupakan landasan hukum bagi reforma agraria menjadi UU Sumberdaya Agraria yang terindikasi berjiwa "liberal" seperti Agrarische Wet 1870.

Apakah mungkin Pemerintahan SBY-JK juga masih akan mewarisi resistensi terhadap gagasan reforma agraria itu? Kekhawatiran untuk itu tetap ada, kendati pun dalam dokumen visi, misi, dan program, mereka secara eksplisit berjanji melaksanakan reforma agraria.

Alasan kekhawatiran itu adalah, pertama, tidak adanya posisi kementerian agraria dalam struktur kabinet SBY-JK atau Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Padahal dalam media massa sebelumnya sudah santer diberitakan akan ada suatu kementerian agraria. Harapan itu sebenarnya tidak berlebihan karena sebelumnya memang sudah pernah ada Menteri Agraria/Kepala BPN. Kealpaan kementerian agraria dalam KIB agaknya bukanlah ketidak-sengajaan.

Kedua, departemen-departemen terkait reforma agraria dalam KIB ternyata dipimpin oleh menteri-menteri yang latar-belakangnya steril dari gagasan reforma agraria. Ini agaknya juga bukan ketidak-sengajaan. De- partemen-departemen yang dimaksud adalah Departemen Pertanian dan Pangan, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. Departemen-departemen ini berkepentingan langsung dengan manajemen sumber-sumber agraria yang merupakan obyek reforma agraria.

Ketiga, sumber-sumber agraria strategis yang niscaya menjadi obyek reforma agraria untuk sebagian besar dikuasai oleh pengusaha besar swasta, BUMN, dan kelompok militer.

Fakta ini bisa menjadi kendala bagi Presiden SBY (militer pensiunan) dan Wapres JK (pengusaha besar) untuk merealisasikan janji reforma agraria. Tidak mustahil mereka akan ditarik ke wilayah "solidaritas korps" untuk kemudian melupakan janji tersebut.
Dengan tiga alasan di atas, bisalah dikatakan bahwa Pemerintahan SBY-JK pada hari pertama sama sekali tidak menunjukkan indikasi positif untuk pelaksanaan janji reforma agraria.

Kalau kehawatiran ini benar, maka sudah pasti bahwa janji SBY-JK untuk merevitalisasi pertanian/pedesaan juga tidak akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan, tetapi justru akan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi seperti telah terbukti dari kasus Revolusi Hijau di masa lalu.

Sebagai seorang doktor Ilmu Ekonomi Pertanian, pastilah Presiden SBY sudah sangat paham bahwa peningkatan produktivitas pertanian tidak akan mengurangi tingkat kemiskinan, apabila distribusi akses terhadap sumber daya pertanian (agraria) khususnya tanah tidak dibuat merata lebih dahulu.

Pada titik ini, tampaknya hanya ada satu jalan bagi Pemerintahan SBY-JK untuk terhindar dari kualitas "resisten dan ingkar" terhadap gagasan reforma agraria. Jalan yang dimaksud adalah merumuskan secara eksplisit suatu agenda strategis rekonsiliasi (reforma) dan perubahan (transformasi) agraria (pertanian/pedesaan) untuk 100 hari masa pemerintahan.

Khusus bagi SBY, agenda itu merupakan batu uji sekaligus bagi integritas politiknya sebagai seorang Presiden RI dan bagi integritas keilmuannya sebagai seorang Doktor Ilmu Ekonomi Pertanian.

Agenda strategis yang diusulkan di sini untuk dicanangkan dalam 100 hari pemerintahan cukup satu, yaitu merumuskan dan mengeluarkan suatu keputusan tentang pembentukan sebuah Otorita Nasional untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Pembentukan otorita tersebut merupakan keharusan karena dalam struktur KIB sekarang ini, dan juga dalam kabinet-kabinet masa reformasi sebelumnya, tidak ada suatu departemen atau badan nasional yang berfungsi sebagai rumah bagi gagasan dan kebijakan reforma agraria.

Badan Pertanahan Nasional bukanlah rumah yang cocok, karena ia berfungsi lebih sebagai administratur pertanahan. Sudah pasti bahwa "reforma" bukan sekadar "penataan administrasi" dan lingkup" sumber agraria" bukan sebatas "sumberdaya tanah".

Tanpa pembentukan otorita yang diusulkan di atas, maka tidak ada gunanya berbicara tentang reforma agraria. Sudah terbukti selama ini bahwa tuntutan petani untuk reforma agraria, gagasan tentang arah kebijakan dan model reforma agraria, serta masukan seputar peraturan/perundangan agraria, semuanya mentok karena tidak ada suatu rumah atau otorita yang memiliki wewenang untuk menampung, mengolah, dan melaksanakannya.

Akibatnya, petani/orang desa kini sudah mulai mengambil inisiatif sendiri melakukan "reforma agraria dari bawah" (agrarian reform by leverage) dalam bentuk reclaiming atas tanah-tanah perkebunan dan hutan, yang selalu diwarnai dengan konflik dengan pemerintah ataupun pengusaha.

Jika tidak ada agenda kebijakan dan program reforma agraria yang substansil dari Pemerintahan SBY-JK, maka gejala reclaiming itu di tahun-tahun mendatang mungkin akan keluar dari rel reforma agraria dan bermetamorfosa menjadi anarki agraria.

Harus diakui, membentuk suatu otorita untuk reforma agraria adalah keputusan politik yang sangat berat. Tetapi lebih berat lagi beban sosial-ekonomi mayoritas rakyat Indonesia, yaitu "orang desa" (petani gurem, buruh tani tunakisma dan penduduk miskin lainnya) yang telah memilih SBY-JK sebagai pasangan pimpinan nasional, apabila janji untuk melaksanakan rekonsiliasi atau reforma agraria diingkari.

Harus dikatakan di sini, jika langkah pertama untuk reforma agraria yaitu pembentukan suatu otorita tidak terdapat dalam agenda 100 hari pemerintahan, maka mayoritas "orang desa" (yang lurus hati itu) mungkin telah keliru memilih dan menaruh kepercayaan pada SBY-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Dimuat dalam: Suara Pembaruan 18 Januari 2005 dengan judul "Rekonsiliasi dan Perubahan Agraria: Tagihan atas Janji SBY-JK"